Resmi Jadi Aset Pemprov Jabar , Teras “Skyway” Cihampelas Siap Dibongkar
KDM : Jalan Cihampelas sudah bersih total dari struktur Teras Cihampelas
Oktober 2026 untuk kebangkitan sektor pariwisata.
Diawali diskusi intensif antara Walikota Bandung Mohammad Farhan dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengenai tata ruang, estetika kota Bandung, Akhirnya nasib Teras Cihampelas, ikon skywalk atau jalan layang khusus pejalan kaki di Kota Bandung tersebut kini memasuki babak baru. Struktur ikonik yang dibangun di atas jalan raya ini dipastikan bakal dibongkar total dalam waktu dekat.
Langkah awal menuju pembongkaran Teras Cihampelas ditandai dengan beralihnya kepemilikan aset. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung secara resmi menghibahkan seluruh aset Jalan Cihampelas, termasuk bangunan skywalk tersebut, kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Pengalihan kepemilikan ini terjadi melalui proses regulasi resmi yang melewati sejumlah tahapan:
- 30 Juni 2026: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan keputusan gubernur yang mengubah status Jalan Cihampelas dari Jalan Kota menjadi Jalan Provinsi.
– Proses Administrasi Hibah: Karena status jalannya naik menjadi milik provinsi, Pemkot Bandung memproses pengalihan aset sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024, mulai dari dokumen permohonan, disposisi, hingga kajian tim peneliti.
- 29 Juli 2026: Pengalihan aset ini disahkan melalui Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta Berita Acara Serah Terima (BAST) di Balai Kota Bandung. Penandatanganan hibah resmi dilakukan sehingga seluruh kewenangan penuh atas Teras Cihampelas berpindah tangan ke Pemprov Jabar.
Sebelum terjadi proses pengalihan aset, Pemkot Bandung juga telah berkonsultasi langsung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). agar proses pembongkaran Teras Cihampelas dapat berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari, terutama tidak ada kerugian negara dalam proses pengalihan maupun penghapusan aset tersebut.
Hasil konsultasi menyimpulkan bahwa pembongkaran paling tepat dilakukan melalui lelang terbuka. Pemenang lelang bukanlah kontraktor yang dibayar negara, melainkan perusahaan yang membayar nilai ekonomi aset kepada Pemprov Jabar. Semua proses lelang dan penilaiannya berada di pemerintah provinsi.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, memastikan pihaknya bergerak cepat untuk menuntaskan proyek ini. Pemprov Jabar kini tengah menyelesaikan administrasi, penilaian nilai ekonomis aset (appraisal), dan pelaksanaan lelang terbuka, yang ditargetkan berlangsung pada Agustus 2026.
"Nanti kita buat lelang pembongkaran karena aset itu memiliki nilai. Siapa yang memberikan nilai paling tinggi, dia yang berhak melakukan pembongkaran," ungkap gubernur yang akrab disapa KDM itu.
KDM menargetkan kawasan Jalan Cihampelas sudah bersih total dari struktur Teras Cihampelas pada Oktober 2026 . Penataan ulang Teras Cihampelas ditujukan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai pusat industri kreatif dan destinasi wisata unggulan. Kawasan ini sebelumnya dikenal sebagai sentra fesyen dan ruang publik yang menarik wisatawan.
KDM menegaskan bahwa proyek ini merupakan terobosan, karena pemerintah provinsi turun langsung menangani pembangunan fasilitas publik di perkotaan. "Barangkali ini pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah provinsi membangun trotoar dan taman. Fokus penataan seperti ini diperuntukkan bagi kawasan pusat perkotaan, sementara untuk wilayah pedesaan kami fokuskan pada pe3mbangunan infrastruktur jalan,” ujarnya
KDM memproyeksikan wajah baru Teras Cihampelas akan terintegrasi dengan kebangkitan sektor pariwisata, khususnya setelah reaktivasi penerbangan di Bandara Husein Sastranegara. Menurutnya, peningkatan aksesibilitas melalui transportasi udara akan membuka peluang kedatangan wisatawan mancanegara, terutama dari kawasan Asia Tenggara. "Dengan beroperasinya kembali Bandara Husein, saya yakin akan semakin banyak turis dari Malaysia, Singapura, dan Brunei, yang kembali datang. Mereka sering kali datang hanya untuk potong rambut atau perawatan wajah, sehingga akhirnya menginap lebih lama. Karena sumber pendapatan kota bertumpu pada pajak hotel dan restoran, kawasan publik harus ditata semenarik mungkin agar mengundang banyak kunjungan.
Penulis: TIM HUMAS DBMPR
