PENTINGNYA INFORMAS DI KOMUNIKASI PUBLIK
“KOMUNIKASI PARTISIPATIF DAN BERBASIS DATA”
Secara sederhana, Informasi komunikasi publik dapat dimaknai sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada khalayak luas. Tujuannya untuk membentuk opini, memberikan informasi, atau memengaruhi perilaku masyarakat agar mendapatkan umpan baik yang positif.
Komunikasi publik berlangsung di ruang terbuka dan melibatkan audiens yang heterogen, baik secara demografis maupun ideologis. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik media lama ataupun media baru seperti televisi, radio, media sosial, atau forum publik. Sering juga digunakan tokoh masyarakat, lembaga pemerintah, organisasi, maupun aktivis untuk menyampaikan gagasan, kebijakan, atau ajakan partisipatif.
Setiap pernyataan /komunikasi pejabat atau pemerintah membawa bobot politik, sehingga gaya tutur dan isi pesan tidak boleh sekadar bersifat retoris atau pencitraan belaka, harus berbasis data yang dapat diverifikasi dan menggunakan bahasa inklusif.
Data yang dapat diverifikasi memberi kredibilitas pada setiap pernyataan pejabat, sehingga publik dapat menilai kebijakan secara objektif. Bahasa inklusif mencegah polarisation dan memastikan semua kelompok—dengan latar belakang demografis, budaya, atau ideologi yang beragam—merasakan bahwa mereka turut diikutsertakan dalam dialog. Kombinasi keduanya menumbuhkan kepercayaan, mengurangi resistensi, serta memperkuat legitimasi demokratis pemerintah.
Informasi komunikasi publik berfungsi sebagai garda depan yang memantau penyebaran informasi palsu, menyajikan data akurat melalui kanal resmi, dan mengaktifkan media sosial untuk menyebarkan narasi yang empatik, inklusif, dan berbasis data. Dengan pendekatan partisipatif dan pemetaan audiens yang tepat, dapat menetralkan disinformasi dan memperkuat kepercayaan publik.
Masyarakat kini semakin melek politik dan memiliki akses luas terhadap informasi, sehingga komunikasi yang tidak cermat mudah menimbulkan resistensi. Pemerintah juga harus mampu menyampaikan visi dan dampak kebijakan secara jelas agar publik memahami arah perubahan yang dituju. Respons terhadap kritik dan aspirasi masyarakat harus menjadi bagian dari narasi, bukan dihindari, karena komunikasi publik yang sehat adalah komunikasi yang membuka ruang dialog.
Informasi komunikasi publik adalah kebutuhan strategis yang tak bisa diabaikan dan pegawai yang mengelola tidak hanya memahami cara menggunakan kamera, mengelola media sosial, atau membuat siaran pers. Pengemban posisi ini seharusnya juga menguasai komunikasi strategis, memahami komunikasi politik, serta mampu mengkonversi data menjadi narasi yang relevan dan berdampak.
Hindari egoisme yang kebal terhadap kritik, dan mulai menerima masukan dengan rendah hati. Pastikan informasi KomunikaSI Publik jadi jembatan antara kebijakan dan masyarakat, setiap informasi yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat dipahami, diterima, dan berdampak secara sosial .
Kurang optimalnya informasi komunikasi publik bukanlah kondisi permanen yang tak bisa diperbaiki. Justru, ia adalah ruang strategis yang penuh potensi untuk ditata ulang. Ketika informasi komunikasi publik gagal menjangkau masyarakat secara efektif, itu sering kali bukan karena kurangnya informasi, melainkan karena lemahnya narasi, minimnya empati, atau tidak adanya pemetaan audiens yang tepat. Namun, semua itu bisa diperbaiki melalui pendekatan yang lebih reflektif, partisipatif, dan berbasis data.
Penulis: TIM HUMAS DBMPR
